Paber News – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan dari berbagai Organisasi elemen masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pelita Nusantara Jaya atau PNJ Rokan Hulu, Gulmok Ambarita menilai wacana tersebut kurang tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap independensi Polri.
Gulmok Ambarita, yang didampingi Sekjen PNJ, Paber Siahaan, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan pilihan paling ideal dan konstitusional. Hal itu, menurutnya, telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Posisi Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat dan konstitusional. Itu sudah sesuai dengan UUD 1945 dan menjadi dasar kuat agar Polri bisa menjalankan tugasnya secara profesional,” kata Gulmok Ambarita, saat dimintai tanggapan, pada Jumat, 30 Januari 2026.
Gulmok menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, maka akan muncul risiko besar terhadap netralitas institusi kepolisian. Menurutnya, Polri harus berdiri sebagai alat negara yang bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan tertentu.
“Wacana ini berpotensi melemahkan independensi dan netralitas Polri sebagai institusi penegak hukum. Polri harus tetap profesional dan tidak berada di bawah kendali kepentingan politik,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, posisi Polri harus tetap kuat, independen, dan dipercaya oleh masyarakat luas.
“Kalau Polri berada di bawah kementerian, dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kepentingan dan tekanan politik. Ini tentu bisa mengganggu kinerja dan kepercayaan publik terhadap Polri,” katanya.
Ia berharap wacana tersebut dikaji secara matang oleh para pemangku kebijakan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“DPP Pelita Nusantara Jaya Rokan Hulu mendukung Polri yang profesional, netral, dan tetap berada di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi,” jelasnya.
Penulis: Riski
